Kebijakan ini mengacu pada undang-undang pemilu yang melarang penggunaan poster, materi yang dicetak, video atau materi sejenis untuk kampanye hingga 180 hari sebelum hari pemungutan suara.
Penggunaan Twitter untuk kampanye dibatasi sekadar untuk bertukar pandangan masing-masing kandidat.
Pembatasan materi kampanye bertujuan untuk membatasi para kandidat yang berkantong tebal agar tidak jor-joran dalam kampanye untuk menarik simpati massa. Namun, pembatasan penggunaan Twitter menjelang pemilu itu menuai kritik.
"Tidak tepat menerapkan peraturan pemilu untuk Twitter," protes anggota parlemen dari partai Demokrat, Chung Dong-young, seperti detikINET kutip dari Reuters, Jumat (19/2/2010).
Dalam pemilu sebelumnya, NEC juga menuai protes karena memblokir penggunaan video klip atau video sharing. Namun, NEC bersikukuh tidak akan mengubah kebijakannya sampai undang-undang pemilu direvisi.
sumber : http://www.detikinet.com/read/2010/02/19/172933/1303107/398/korsel-keluarkan-larangan-penggunaan-twitter